HKTI Mendorong Berbagai Kebijakan Untuk Kesejahteraan Petani

Asosiasi Petani Indonesia (HKTI) menginginkan impor berbagai komoditas yang merusak produksi pertanian lokal di negara itu dihentikan sehingga kesejahteraan petani di nusantara juga dapat meningkat. Hentikan impor yang merugikan petani, kata Ketua Badan Penasihat Organisasi-HKTI (BPO) Oesman Sapta saat berbicara pada Rapat Koordinasi dan Diskusi Nasional 2019 di Jakarta pada hari Senin.

Untuk alasan ini, Sapta menekankan bahwa HKTI juga harus mendorong berbagai kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Apalagi, kata dia, kini semakin banyak anggota masyarakat perlu didorong, termasuk generasi muda yang tertarik terjun ke dunia pertanian. HKTI pada bulan Februari 2019 juga mengirim sebanyak 20 duta petani untuk mengirim Pelatihan Pelatih (ToT) tentang teknologi dan metode pertanian alami ke Thailand.

Oesman mengapresiasi fokus pemerintah dalam membangun infrastruktur pertanian secara merata di berbagai daerah di negara ini. Peneliti Centre for Indonesian Policy Studies (CIPS), Assyifa Szami Ilman, menyatakan bahwa pemerintah melalui berbagai lembaga dan kementerian terkait perlu meningkatkan data pangan untuk mengurangi kekacauan impor. Click on JSB.

Masalah data pangan yang selalu digunakan sebagai referensi untuk impor belum sepenuhnya dapat diandalkan. Peningkatan data komoditas baru telah dilakukan pada komoditas beras, dan bahkan kemudian, pada akhir Oktober 2018, data tunggal yang dapat diandalkan oleh pemerintah dan masyarakat sangat dibutuhkan, kata Assyifa Szami Ilman. Menurutnya, perbaikan data pangan juga perlu dilakukan sebagai tindak lanjut terhadap berbagai rekomendasi yang telah dikeluarkan oleh BPK terkait impor.

Dia berpendapat bahwa kegiatan impor yang belum efektif sebenarnya berdasarkan referensi data yang digunakan sebagai dasar untuk impor. Dengan demikian, lanjutnya, jika data rujukan tidak dapat diandalkan, hasilnya adalah kebijakan yang tidak efektif. Akibatnya, ada kalanya produksi pangan dikatakan surplus tetapi harganya masih cenderung berfluktuasi.

Ketika harga berfluktuasi, Departemen Perdagangan pasti perlu mengambil tindakan untuk mengurangi gejolak, salah satunya adalah impor, katanya. Sebelumnya, Lembaga Penelitian Pengembangan Ekonomi dan Keuangan (Indef) Rusli Abdullah mengatakan kebijakan impor harus menjadi opsi terakhir untuk memenuhi fungsi Biro Logistik sebagai penyangga kebutuhan pangan.

Impor dapat dilakukan, tetapi ini adalah pilihan terakhir, setelah produksi minus dan cadangan Bulog tidak dapat dibudidayakan di dalam negeri, kata Abdullah. Abdullah menjelaskan bahwa Bulog sebagai lembaga yang mendukung pangan membutuhkan cadangan minimum 1,5 juta ton jika hal-hal mendesak seperti bencana atau gagal panen terjadi. Visit the homepage.

Kurs Dolar Antar Bank Jakarta mencatat bahwa rupiah dikutip pada Rp14.239 atau naik 21 poin dari sebelumnya Rp14.260 per dolar AS pada Senin sore karena harga minyak dunia turun.

Presiden Direktur PT Garuda Berjangka, Ibrahim Assuaibi, di Jakarta pada hari Senin, mengatakan penurunan harga minyak hari ini berdampak positif terhadap pergerakan rupiah.

Penurunan harga minyak tentunya membuat biaya impor komoditas ini lebih murah. Ini akan mengurangi tekanan pada neraca perdagangan, dan kemudian menyebar ke peningkatan pada neraca transaksi berjalan. Dengan neraca transaksi berjalan yang lebih kuat, meskipun masih dalam defisit, rupiah memiliki fondasi yang kuat sehingga tidak mudah terombang-ambing, kata Ibrahim.

Menurut Ibrahim, penurunan harga minyak adalah berkah. Indonesia adalah negara pengimpor minyak, dan harus mengimpor minyak untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri karena produksi dalam negeri yang tidak memadai.